Kemajuanrakyat.co.id – Penetapan Kepala DLH Tangsel Tersangka korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah pada 2024 oleh Kejati Banten.

Wahyuno Lukman sebagai tersangka yang diketahui melakukan korupsi senilai Rp75,9 miliar langsung ditahan setelah jalani pemeriksaan penyidik Kejati Banten.

Saat digiring ke mobil tahanan, Wahyunoto mengenakan baju tahanan berwarna merah muda. Tak ada komentar yang keluar dari mulut Wahyunoto.

Kasi penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, mengatakan penetapan tersangka Wahyunoto dilakukan setelah tim jaksa menahan tersangka SYM selaku direktur PT EPP.

Baca juga; Irjen Pol Rudi Setiawan Resmi Diangkat Jadi Kapolda Jabar

Modus Korupsi Kelola Sampah Hingga Kepala DLH Tangsel Tersangka

Diketahui PT EPP sendiri tadinya hanya memiliki aktivitas usaha pengangkutan sampah.

Kemudian tersangka Wahyunoto meminta SYM membuat PT itu memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sebagai perusahaan pengelolaan sampah.

“Dalam mempersiapkan proses pengadaan pekerjaan untuk memenangkan PT EPP dalam proses tender, WL telah bersekongkol dengan SYM,” ujar Rangga.

Dengan tender senilai Rp75,9 miliar itu kemudian dibagi dua dan dilaksanakan oleh PT EPP.

Anggaran sebesar Rp50,7 miliar untuk pengangkutan sampah dan untuk pengelolaan sebesar Rp25,2 miliar.

Setelah itu, kedua tersangka kemudian membentuk CV Bank Sampai Induk Rumpintama (BSIR).

Tersangka Wahyunoto menunju Sulaeman, tukang kebunnya, sebagai direktur operasional dan Agus Syamsudin sebagai direktur utama dan membuat kesepakatan pada Januari 2024 di Cibodas, Rumpin, Bogor.

CV BSIR ini menurut Rangga adalah perusahaan yang didesain oleh kedua tersangka sebagai sub kontraktor untuk item pengelolaan sampah.

Padahal, baik CV BSIR dan PT EPP tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan sampah.

“Karena PT EPP tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pekerjaan pengelolaan sampah,” tegasnya.

Pemkot Tangsel yang bekerjasama dengan PT EPP diketahui hanya membuang sampah begitu saja ke lahan kosong atau dengan sistem pembuangan open dumping.

Selain itu, tidak ada pengelolaan lebih lanjut padahal pembuangan seperti ini tidak sesuai dengan regulasi dan tidak sesuai ketentuan.

“Itu sudah tidak diperkenankan lagi seperti itu kurang lebih,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Banten Himawan.

Proses pembuangan sampah tersebut dikeluhkan oleh warga setempat terlebih lagi menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

Kemajuanrakyat.co.id – Dikabarkan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bertemu Polisi Kamboja atau Cambodia National Police (CNP).

Pertemuan kedua belah pihak tersebut guna membahas tentang maraknya judi online hingga penipuan online.

Divhubinter kala itu dipimpin oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dan dari pihak CNP dipimpin MajGen Pheanuk Kolkomar, selaku Deputy Chief of Staff Cambodia National Police.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko menyebutkan permasalahan itu kerap menimpa warga negara Indonesia (WNI).

“Banyak kami dapati WNI yang bekerja pada industri online yang di Indonesia dilarang, gambling online, scamming online, phising, cracking,” kata untung.

Oleh karena itu, Divhubinter Polri bertemu Polisi Kamboja guna membahas berbagai persoalan yang menimpa para WNI.

Baca juga; Ketua PN Jaksel Tersangka, Disuap Rp60 M Vonis Lepas

Diketahui bahwa pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pihak KBRI Phnom Penh dan Internasional Cooperation CNP.

Pertemuan ini digelar pada 7-13 April 2025 di Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanokville.

Dirinya juga menyatakan Polri dan CNP bersepakat untuk saling bertukar informasi dalam rangka mencegah WNI menjadi korban industri scam online.

Bahkan Polri dan CNP sendiri memiliki kesamaan perspektif untuk memberantas kejahatan transnasional di region kawasan ASEAN di bawah payung Aseanapol dan Interpol,” ujar Untung.

“Terkait upaya pencegahan kejahatan transnasional dilakukan kesempatan untuk saling bertukar informasi dan pencegahan kedatangan para pelaku operator serta upaya penyelamatan WNI yang menjadi korban dari industri scamming,” pungkasnya.

Kemajuanrakyat.co.id – Seorang Dokter PPDS Unpad perkosa seorang anak dari pasien di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jabar ditangkap.

Sebelum ditangkap, dokter yang bernama Priguna Anugerah Prayoga tersebut sempat nekat akan mengakhiri hidupnya sendiri.

Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan tersangka ditangkap di apartemennya di Kota Bandung lima hari setelah dirinya melakukan aksi bejadnya.

Diketahui bahwa aksi bejad itu dilakukan oleh pelaku pada Selasa, 18 Maret 2025.

“Ditangkap di apartemen, pelaku sempat mau bunuh diri juga, sempat mencoba memotong nadi,” kata Surawan.

Priguna Anugerah Prayoga (31) bukan dokter spesialis. Ia sedang belajar menjadi spesialis anestesi, residen dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Baca juga; Prabowo Bertemu Megawati Bahas Masa Depan Indonesia

Kronologi Dokter PPDS Unpad Perkosa Anak dari Pasien RSHS

Kekerasan seksual itu terjadi pada 18 Maret 2025 ketika Dr PAP (31) selaku residen anestesi, mengajak FH ke sebuah ruangan baru RSHS yang belum dipakai, dengan dalih untuk transfusi darah tanpa didampingi anggota keluarga.

“Di ruang nomor 711, sekitar pukul 01.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas semua pakaian,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan di Bandung, Rabu.

Hendra menjelaskan PAP menyuntikan cairan bius kedalam infus setelah menusukan jarum ke tangan korban sebanyak 15 kali.

Korban juga mengaku merasa pusing dan tidak sadarkan diri, pada saat sadar sekitar pukul 04.00 WIB.

Lalu korban diminta untuk ganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku ke lantai bawah RSHS.

Korban Laporkan Pelaku dan Ditangkap di Apartemen

Setelah kejadian tersebut, korban merasa perih pada saat buang air kecil. Menyadari ada hal yang janggal korban FH pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.

Lalu korban melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada Direktorat Reskrimum Polda Jabar. Pada 23 Maret 2025, polisi pun menangkap PAP disebuah apartemen di Bandung.

Setelah cukup mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, penyidik menetapkan PAP sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.

Diketahui juga ancaman lama hukumannya maksimal 12 tahun penjara yang di sampaikan oleh Kombes Hendra.