Kemajuanrakyat.co.id – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menunjuk Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Irjen Pol Rudi Setiawan menggantikan Irjen Pol Akhmad Wiyagus yang kini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri).

Diketahui mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

Perlu diketahui bahwa Irjen Rudi Setiawan bukanlah nama baru di lingkungan kepolisian.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993 dari kecabangan Reserse.

Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Jabar, Rudi menjabat sebagai Pati Bareskrim yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan posisi terakhir sebagai Deputi Penindakan sejak tahun 2023.

Selain itu, dirinya pernah menjabat sebagai Kapolres Indramayu (2010), Wadirreskrimsus Polda Sumut (2012), serta menjadi Sekretaris Pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013.

Baca juga; Divhubinter Polri Bertemu Polisi Kamboja Bahas Judol dan Scam

Riwayat Jabatan Irjen Pol Rudi Setiawan

• Penyidik Madya Unit I Dit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
• Kapolres Indramayu Polda Jabar (2010)
• Wadirreskrimsus Polda Sumut (2012)
• Pamen SSDM Polri (Penugasan sebagai Sekpri Presiden RI) (2013)
• Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya (2014)
• Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri (2015)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti Polri) (2015)
• Dirreskrimsus Polda Lampung (2017)
• Dirreskrimsus Polda Sumsel (2017)
• Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim (2017)
• Wakapolda Lampung (2019)
• Wakapolda Sumatera Selatan (2019-2022)
• Sahlisospol Kapolri (Staf Ahli Sosial Politik Kapolri) (2023)
• Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2023-2025)

Peran Stategis di KPK

Pada tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam karier Rudi Setiawan ketika ia ditunjuk sebagai Deputi Penindak dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggantikan Irjen Pol Karyoto.

Dalam jabatan strategis tersebut, Rudi terlihat langsung dalam berbagai operasi penindakan kasus korupsi besar dan kompleks di Indonesia.

Pengalaman intensifnya dalam memberantas korupsi di KPK menjadi modal penting saat ini hingga kini ia dipercaya memimpin Polda Jabar.

Kemajuanrakyat.co.id – Bogor, 11 April 2025 – Wilayah Bogor dan sekitarnya diguncang gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo pada pagi hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episentrum gempa terletak di kedalaman 10 kilometer, tepatnya di koordinat 6,6 Lintang Selatan dan 106,8 Bujur Timur, atau sekitar 15 kilometer barat daya Kota Bogor.

Gempa yang terjadi pukul 07.30 WIB ini dirasakan oleh warga di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Depok, Sukabumi, dan sebagian Jakarta Selatan. Laporan dari masyarakat menyebutkan getaran berlangsung selama 3-5 detik dengan intensitas ringan hingga sedang.

“Tiba-tiba rumah bergetar, lemari goyang, tapi tidak sampai ada barang yang jatuh,” ujar Andi, warga Bogor Selatan. Beberapa warganet juga membagikan pengalaman mereka di media sosial, menyatakan bahwa gempa terasa cukup jelas meski durasinya singkat.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG menyatakan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal. “Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada terhadap potensi gempa susulan,” imbuhnya.

BMKG juga menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami mengingat kekuatannya yang relatif kecil dan lokasinya yang berada di darat.

Baca juga; Dokter PPDS Unpad Perkosa Anak Pasien

Reaksi Warga Saat Terjadi Guncangan

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut bahwa gempa ini termasuk dalam kategori tektonik dan tidak berpotensi tsunami.

“Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar lokal. Meskipun skalanya sedang, getarannya cukup terasa karena kedalamannya dangkal,” jelas Daryono melalui keterangan resmi.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu atau informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu pantau informasi resmi melalui kanal BMKG dan lembaga pemerintah terkait.

Bagi warga yang tinggal di wilayah rawan gempa, disarankan untuk mengecek kembali jalur evakuasi dan memperhatikan kondisi bangunan tempat tinggal demi keselamatan bersama.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Jika terjadi gempa susulan, disarankan untuk melakukan langkah-langkah evakuasi sederhana seperti berlindung di bawah meja atau menjauhi bangunan yang berpotensi roboh.

Gempa bumi di wilayah Bogor bukanlah hal baru, mengingat daerah ini berada dekat dengan zona seismik aktif. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana perlu terus ditingkatkan.

Kemajuanrakyat.co.id – Terlihat dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisikan Presiden Prabowo akan menyusun RUU untuk penjarakan pejabat penghina rakyat.

Unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram “warga_merdeka” pada Sabtu (22/03/2025) dimana kabar tersebut dibagikan dalam bentuk video.

Terdapat narasi yang dibagikan akun tersebut, berikut narasinya:

“PRABOWO AKAN MENYUSUN UU PEJABAT YANG HINA RAKYAT”

Hingga pada Minggu (30/03/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh 11 pengguna dan menuai komentar.

Baca juga; Rupiah Terus Melemah Terhadap Dolar Hingga Tembus Rp 17.200

Fakta dari RUU yang Akan Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat

Hasil dari verifikasi yang ditemukan bahwa unggahan tersebut adalah keliru.

Diketahui bahwa, tidak ada RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dapat memenjarakan pejabat penghina rakyat.

Berdasarkan pemeriksaan pada 176 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2024-2029 di situs resmi DPR tidak ditemukan RUU tersebut.

Ada juga temuan bahwa suara yang ditemukan didalam unggahan video tersebut merupakan suara dari Najwa Shihab.

Akan tetapi tidak berkaitan dengan RUU pemidanaan pejabat yang menghina rakyat seperti yang diutarakan.

Isi suara tersebut diambil dari video di kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 28 Juni 2022.

Lewat video tersebut, justru Najwa mengkritik pasal penghinaan pejabat dalam KUHP yang menjadi sumber perdebatan kala itu.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan pernyataan perihal unggahan video tersebut.

Dirinya menyatakan belum mengetahui perihal tentang RUU tersebut.

“Saya belum tahu pemerintah menyusun undang-undang apa, karena kan saya ini buka di eksekutif, di legislatif. Namun jika pemerintah nanti mengirimkan usulan ke DPR, mungkin saya baru tahu,” kata Dasco.

Sedangkan dipihak lain, Koordinator Divisi Advokasi Parlemen Indonesia Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, mengatakan bahwa tidak ada pembahasan RUU yang bisa digunakan masyarakat untuk mempidanakan pejabat yang menghina mereka.

Selain itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan mengatakan pihaknya tidak melihat adanya RUU usulan pemerintah atau DPR mengenai pemidanaan terhadap pejabat yang menghina rakyat.