Kemajuanrakyat.co.id – Massa kembali menggelar aksi tolak RUU TNI tepat didepan Gedung DPR/MPR RI, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Dimana diketahui massa aksi tiba secara bertahap menggunakan pakaian serba hitam, penutup wajah, hingga pelindung kepala.

Begitu tiba, massa yang menggelar aksi tolak RUU TNI langsung menempelkan stiker di barrier beton yang melintang di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI.

Bahkan tidak hanya itu saja, sejumlah poster turut ditempelkan di pilar dan tiang-tiang area gerbang masuk kantor di parlemen tersebut.

Ada juga poster, stiker, hingga selebaran yang berisi ekspresi serta keresahan terhadap situasi sosial dan politik di Tahan Air.

Pemicu utamanya adalah Revisi Undang-undang TNI yang disahkan menjadi UU TNI melalui rapat paripurna DPR RI pada Kamis, (20/3/2025).

Massa merasa khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI yang pernah terjadi pada massa Orde Baru.

Dimana massa merasa hal tersebut akan terulang kembali pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Melalui aksi ini, massa menuntut DPR RI mencabut UU TNI hingga meminta TNI untuk kembai ke barak.

Baca juga; Isu Ridwan Kamil Selingkuh Dibongkar Lisa Mariana

Tidak ada Perwakilan DPR di Aksi Tolak RUU TNI

Hingga pada petang, massa aksi semakin ramai dimana massa terlihat memadati Gedung DPR/MPR RI.

Di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi, Jakarta Selatan, menuju Slipi, Jakarta Barat pun diketahui sempat ditutup.

Teriakan revolusi terus menggema meski massa tas menggunakan mobil komando dan pengeras suara.

Begitu juga dengan ikrar Sumpah Pemuda dan juga tembang “Buruh Tani” yang turut dikumandangkan.

Namun tak ada satupun perwakilan dari DPR RI yang menemui para massa aksi. Oleh karena itu sejumlah massa menaiki pagar.

Pembubaran Paksa Aksi Demo

Tak berselang lama, sekitar pukul 18.30 WIB, mobil taktis datang dari arah Slipi untuk membubarkan massa.

Polisi terlihat menyusuri Jalan Gatot Subroto hingga Jembatan Ladokgi, menembakan water cannon agar massa bubar.

Namun tindakan polisi tersebut mendapatkan perlawanan dari para peserta aksi demo yang ada pada saat itu.

Beberapa demonstran juga sempat menembakkan petasan dan melemparkan molotov ke arah polisi.

“Woy, gue bayar pajak!” teriak salah satu peserta aksi.

Meski mendapatkan perlawanan, polisi terus merangsek mendekat ke arah massa.

Kemajuanrakyat.co.id – Rapat paripurna DPR sahkan RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada, Kamis (20/3) siang.

“Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani.

“Setuju!!” balas ratusan anggota dewan yang hadiri paripurna.

Diketahui bahwa pada saat DPR sahkan RUU TNI tersebut dihadiri 293 anggota dewan. Adapun pimpinan DPR yang turut hadir adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Pengesahan RUU TNI dirapat Paripurna pada hari ini merupakan buah dari pembahasan dan pengesahan di tingkat I saat rapat kerja Komisi I DPR dan pemerintahan pada Selasa (18/3).

Baca juga; Banjir Jakarta Meluas Hingga Rendam 34 RT

Ada delapan atau seluruh fraksi partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik.

Publik fokus menyoroti poin perluasan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. Dimana mereka menilai RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi angkata bersenjata.

Kekhawatiran dwifungsi militer tersebut bangkit karena dalam RUU TNI ada pasal yang menambahkan jumlah kementerian atau lembaga pemerintah bisa diisi oleh TNI aktif.

DPR Sahkan RUU TNI, Mahasiswa Gelar Demonstrasi

Aktivis HAM, Wilson menganggap pengesahan revisi UU TNI tersebut sebagai simbol “demokrasi telah dibunuh” oleh DPR.

Dia menambahkan esensi dari demokrasi adalah militer tidak boleh berpolitik dan tidak boleh menduduki jabatan sipil.

“Militer hanya mengurus barak dan pertahanan negara,” kata Wilson.

Hingga Kamis (20/3) sore, demonstrasi yang diikuti elemen masyarakat dan mahasiswa masih berlangsung di depan gedung DPR, Jakarta.

Salah satu mahasiswa yang berdemo, Sukma Ayu, menegaskan “perjuangan tidak bisa berhenti karena ketok palu dari pengesahan RUU TNI”.

“Ketika undang-undang itu sudah disahkan, hanya ada satu kata, ‘lawan’! Sampai akhirnya DPR melakukan evaluasi,” tegas Sukma.

“Kalau bisa kita ajukan judicial review terhadap undang-undang yang akhirnya sudah disahkan,” ujarnya.

Diketahui, RUU TNI yang ditolak oleh banyak pihak mencakup empat perubahan pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI.

Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

Kemajuanrakyat.co.id – Presiden RI, Prabowo singgung Raja Kecil atau oknum yang melawan kebijakanya atau melawan pemerintahannya terkait efisiensi anggaran dan menurutnya oknum tersebut merasa telah kebal hukum.

Perihal hal ini, Prabowo singgung Raja Kecil tersebut didalam sambutanya di acara Kongres XVIII Muslimat NU, yang diselenggarakan di kota Surabaya, 10 Februari 2025.

Dimana Prabowo sempat menegaskan mengenai penghematan anggaran yaitu pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ingin ia hentikan.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk ‘nyolong’, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” kata Prabowo, dalam acara Kongres XVIII Muslimat NU, di Surabaya, hari Senin (10/2/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil,” tambahnya.

Baca juga; Cek Kesehatan Gratis Resmi Dimulai 10 Februari 2025

Akan tetapi, ia mengaku bahwa upaya penghematan itu dilakukan untuk kepentingan negara, yaitu untuk dapat memberi makan anak-anak Indonesia. Selain itu juga untuk melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah.

Menurut Presiden RI, Prabowo Subianto saat ini Indonesia memiliki 330.000 sekolah, sedangkan anggaran dana pemerintah hanya bisa memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.

Perihal Prabowo singgung raja kecil, Prabowo mengatakan dirinya tidak masalah dengan perlawanan tersebut, tetapi oknum tersebut harus berani langsung berhadapan dengan rakyat, terutama yaitu dengan ibu-ibu.

“Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek!, nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, yang perlu keluar negeri adalah yang memang sedang bertugas, misalnya bertugas untuk belajar, bertugas atas nama negara, bukannya malah jalan-jalan.

Selain itu, keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.