Kemajuanrakyat.co.id – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menunjuk Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Irjen Pol Rudi Setiawan menggantikan Irjen Pol Akhmad Wiyagus yang kini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri).

Diketahui mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

Perlu diketahui bahwa Irjen Rudi Setiawan bukanlah nama baru di lingkungan kepolisian.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993 dari kecabangan Reserse.

Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Jabar, Rudi menjabat sebagai Pati Bareskrim yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan posisi terakhir sebagai Deputi Penindakan sejak tahun 2023.

Selain itu, dirinya pernah menjabat sebagai Kapolres Indramayu (2010), Wadirreskrimsus Polda Sumut (2012), serta menjadi Sekretaris Pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013.

Baca juga; Divhubinter Polri Bertemu Polisi Kamboja Bahas Judol dan Scam

Riwayat Jabatan Irjen Pol Rudi Setiawan

• Penyidik Madya Unit I Dit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
• Kapolres Indramayu Polda Jabar (2010)
• Wadirreskrimsus Polda Sumut (2012)
• Pamen SSDM Polri (Penugasan sebagai Sekpri Presiden RI) (2013)
• Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya (2014)
• Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri (2015)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti Polri) (2015)
• Dirreskrimsus Polda Lampung (2017)
• Dirreskrimsus Polda Sumsel (2017)
• Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim (2017)
• Wakapolda Lampung (2019)
• Wakapolda Sumatera Selatan (2019-2022)
• Sahlisospol Kapolri (Staf Ahli Sosial Politik Kapolri) (2023)
• Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2023-2025)

Peran Stategis di KPK

Pada tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam karier Rudi Setiawan ketika ia ditunjuk sebagai Deputi Penindak dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggantikan Irjen Pol Karyoto.

Dalam jabatan strategis tersebut, Rudi terlihat langsung dalam berbagai operasi penindakan kasus korupsi besar dan kompleks di Indonesia.

Pengalaman intensifnya dalam memberantas korupsi di KPK menjadi modal penting saat ini hingga kini ia dipercaya memimpin Polda Jabar.

Kemajuanrakyat.co.id – Terlihat dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisikan Presiden Prabowo akan menyusun RUU untuk penjarakan pejabat penghina rakyat.

Unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram “warga_merdeka” pada Sabtu (22/03/2025) dimana kabar tersebut dibagikan dalam bentuk video.

Terdapat narasi yang dibagikan akun tersebut, berikut narasinya:

“PRABOWO AKAN MENYUSUN UU PEJABAT YANG HINA RAKYAT”

Hingga pada Minggu (30/03/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh 11 pengguna dan menuai komentar.

Baca juga; Rupiah Terus Melemah Terhadap Dolar Hingga Tembus Rp 17.200

Fakta dari RUU yang Akan Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat

Hasil dari verifikasi yang ditemukan bahwa unggahan tersebut adalah keliru.

Diketahui bahwa, tidak ada RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dapat memenjarakan pejabat penghina rakyat.

Berdasarkan pemeriksaan pada 176 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2024-2029 di situs resmi DPR tidak ditemukan RUU tersebut.

Ada juga temuan bahwa suara yang ditemukan didalam unggahan video tersebut merupakan suara dari Najwa Shihab.

Akan tetapi tidak berkaitan dengan RUU pemidanaan pejabat yang menghina rakyat seperti yang diutarakan.

Isi suara tersebut diambil dari video di kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 28 Juni 2022.

Lewat video tersebut, justru Najwa mengkritik pasal penghinaan pejabat dalam KUHP yang menjadi sumber perdebatan kala itu.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan pernyataan perihal unggahan video tersebut.

Dirinya menyatakan belum mengetahui perihal tentang RUU tersebut.

“Saya belum tahu pemerintah menyusun undang-undang apa, karena kan saya ini buka di eksekutif, di legislatif. Namun jika pemerintah nanti mengirimkan usulan ke DPR, mungkin saya baru tahu,” kata Dasco.

Sedangkan dipihak lain, Koordinator Divisi Advokasi Parlemen Indonesia Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, mengatakan bahwa tidak ada pembahasan RUU yang bisa digunakan masyarakat untuk mempidanakan pejabat yang menghina mereka.

Selain itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan mengatakan pihaknya tidak melihat adanya RUU usulan pemerintah atau DPR mengenai pemidanaan terhadap pejabat yang menghina rakyat.

Kemajuanrakyat.co.id – Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Jusuf Hamka mengusulkan agar tarif tol Cisumdawu gratis guna mendukung arus balik pemudik lebaran 2025.

“Saya sudah dihubungi oleh seseorang VVIP bahwa Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) menanyakan memungkinkan nggak untuk dikasih diskon tarif tol 30 persen, saya jawab bukan hanya memungkinkan tapi kenapa nggak dikasih gratis saja sekalian supaya bisa memperlancar,” ujar Jusuf Hamka saat dihubungi di Jakarta, Minggu (1/4/2025).

Menurutnya, meskipun semula ada permintaan untuk memberikan diskon tarif tol sebesar 30 persen.

Dirinya menilai akan lebih baik jika Tol Cisumdawu gratis agar para pemudik dapat kembali ke daerah asal mereka dengan lancar,” ujarnya.

Rencana ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang diperkirakan akan mencapai puncak pada H+5 Lebaran, dengan jumlah pergerakan pemudik yang sangat signifikan.

Baca juga; Didit Prabowo Silaturahmi ke Rumah Megawati Saat Lebaran 2025

Tol Cisumdawu, yang menghubungkan Bandung dengan Bandara Kertajati, diharapkan dapat mempermudah perjalanan.

Mengingat panjangnya tol mencapai 61,75 km dan diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Bandung-Bandara Kertajati menjadi hanya sekitar satu jam.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Tol Cisumdawu juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas di Jabar.

Dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini melibatkan investasi konstruksi sebesar Rp5,5 triliun dan terbagi dalam enam seksi pembangunan.

Selain itu, Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi juga menanggapi adanya lonjakan arus balik yang diprediksi akan terjadi pada H+3 hingga H+5 lebaran diperkirakan akan ada 31,4 juta orang.

Kementerian Perhubungan, bersama dengan kementerian terkait, telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi lonjakan ini, termasuk kemungkinan pemberian diskon tarif tol sebagai bagian dari upaya meratakan distribusi arus balik.

Rencana tersebut merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi jutaan pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Selain itu juga sekaligus untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatur arus balik secara efisien pada lebaran mendatang.