Kemajuanrakyat.co.id – Banjir Bekasi kali ini bisa dikatakan banjir terparah yang selama ini terjadi.

BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 20 titik banjir yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan ketinggian air yang bervariasi.

Banjir Bekasi melanda pada 4 Maret 2025 setelah hujan deras mengguyur sejak Senin malam dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter di sejumlah wilayah.

Bahkan kawasan elit seperti Perumahan Villa Nusa Indah 1 dan 2 merupakan salah satu lokasi yang paling parah terkena banjir Bekasi.

Di Pekalongan Jaya, Bekasi Selatan, air mencapai 2 meter dan merendam hampir seluruh rumah satu lantai.

Warga yang memiliki rumah bertingkat terlihat masih bertahan, sementara yang lain dievakuasi menggunakan perahu karet.

Baca juga; Banjir Bandang Bogor Rendam 257 Rumah dan 1 Sekolah, 1 Tewas

Penyebab Banjir Bekasi

Berdasarkan informasi dari BPBD Kota Bekasi, banjir terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang menerima limpahan air dari Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Debit air meningkat dengan drastis sejak pukul 01:00 WIB, membawa volume air lebih besar dari biasanya.

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi banjir salah satunya kondisi air laut yang diketahui sedang pasang.

Selain itu, curah hujan yang ekstrem sejak Senin malam yang memperburuk keadaan hingga kendala drainase yang tidak mampu menampung air hujan.

Dampak dari banjir Bekasi ini menyebabkan ribuah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Dimana setidaknya ada 360 jiwa mengungsi di Mushola Jumiatur Khoir, Bekasi Utara, sementara 400 jiwa lainnya mencari perlindungan di rumah warga di Bekasi Timur.

BPBD Kota Bekasi bersama Tim SAR telah melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak di rumah-rumah mereka.

Proses evakuasi menggunakan perahu karet, terutama di daerah dengan ketinggian air yang ekstrem seperti villa Indah 2 dan Pondok Gede Permai.

Selain evakuasi, warga juga sangat membutuhkan bantuan logistik. Banyak yang kehilangan akses terhadap makanan, air bersih, dan juga perlengkapan darurat.

Masalah lain yang mengancam adalah resiko kesehatan. Air banjir yang bercampur dengan lumpur dan limbah dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, leptospirosis, dan infeksi kulit.

Kemajuanrakyat.co.id – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menghentikan seluruh operasionalnya mulai 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pailit. Keputusan ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 15.982 karyawan.

Kronologi Kebangkrutan PT Sritex

PT Sritex mengalami kesulitan finansial sejak beberapa tahun terakhir akibat tekanan utang yang terus membengkak dan penurunan permintaan global terhadap produk tekstil. Pada awal 2024, perusaahan sudah mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban kepada kreditur, yang berujung pada pengajuan gugatan pailit oleh sejumlah pihak.

Pada Januari 2025, Pengadilan Niaga resmi mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Sritex setelah perusahaan gagal mencapai kesepatakan restrukturisasi dengan kreditur. Keputusan ini mempercepat penghentian operasi perusahaan dan PHK massal terhadap ribuan pekerja yang bergantung pada industri ini.

Baca Juga; Liga Korupsi Indonesia, 10 Daftar Megakorupsi Indonesia

Dampak terhadap Karyawan dan Industri Tekstil

PHK terhadap 15.982 karyawan menjadi pukulan berat bagi industri tekstil di Indonesia. Banyak dari mereka yang telah bekerja bertahun-tahun di PT Sritex kini harus mencari pekerjaan baru di tengah persaingan yang ketat di sektor manufaktur.

Serikat pekerja telah meminta pemerintah untuk memberikan solusi, seperti program pelatihan kerja dan bantuan sosial bagi para pekerja yang terkena dampak. Beberapa pihak juga mendesak adanya kebijakan strategis untuk menyelamatkan industri tekstil nasional agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Keputusan Pailit PT Sritex

Keputusan pailit PT Sritex pada 1 Maret 2025 menandai akhir dari salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Dampak kebangkrutan ini tidak hanya dirasakan oleh ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tetapi juga memengaruhi ekosistem industri tekstil nasional secara keseluruhan. Ke depannya, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga daya saing industri ini agar tidak semakin terpuruk di tengah tantangan ekonomi global.

Kemajuanrakyat.co.id – Disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa peluncuran BPI Danantara atau Badan Pengelola Investasi akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025.

Kemudian apa sebenarnya BPI Danantara?

Danantara merupakan sebuah strategi dan inisiatif dari pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi negara.

Dimana Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI), akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo dengan tujuan utama mengoptimalkan aset negara demi kesejateraan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Danantara akan mengonsolidasi berbagai aset dan kekuatan ekonomi BUMN agar pengelolaannya lebih optimal. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) didalam negeri, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo.

Baca juga; Indonesia Gelap, Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta Ricuh

Tentang Arti Nama BPI Danantara

Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara.

Prabowo menjelaskan arti nama Danantara, Bahwa Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada tanah air, Indonesia.

“Daya artinya energi, kekuatan. Anagaa artinya masa depan. Nusantara adalah tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi, yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia,” terang Prabowo.

Diketahui bahwa, Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA).

Akan tetapi cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

Dasar Hukum Pembentukan Danantara

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Revisi ini disahkan DPR pada 4 Februari lalu dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.