Connect with us

Nasional

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Digelar, 190 Titik Tersebar di 26 Provinsi

Published

on

Kemajuanrakyat.co.id – Program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi digelar pada Senin, 6 Januari 2025.

Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Digelar, 190 Titik Tersebar di 26 Provinsi
Salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis yaitu siswa siswi SD

“Kita bersyukur, tidak harus menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis dimulai,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

“Ini juga merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan juga menyusui,” sambungnya.

Hasan juga menyampaikan, diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pada masing-masing daerah.

Disisi lain, terdapat sebanyak 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Digelar, 190 Titik Tersebar di 26 Provinsi
Program Makan Bergizi Gratis resmi beroperasi pada Senin 6 Januari 2025

Baca juga; Shin Tae-yong Resmi Dipecat, Erick Thohir Sebut Ada Tiga Calon Pelatih

SPPG atau Dapur MBG tersebar di 26 provinsi yang mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur hingga pada Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dikelolah oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerjasama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Sementara itu, menurut juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyampaikan ada lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis yang merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

“Nantinya pada bulan April hingga Juni para penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu pada bulan Juli hingga Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

Angka tersebut juga termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Kendati demikian, Adita memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Heboh Gempa Berkekuatan 4,1 Magnitudo Guncang Bogor dan Sekitarnya

Published

on

Heboh Gempa Berkekuatan 4,1 Magnitudo Guncang Bogor dan Sekitarnya

Kemajuanrakyat.co.id – Bogor, 11 April 2025 – Wilayah Bogor dan sekitarnya diguncang gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo pada pagi hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episentrum gempa terletak di kedalaman 10 kilometer, tepatnya di koordinat 6,6 Lintang Selatan dan 106,8 Bujur Timur, atau sekitar 15 kilometer barat daya Kota Bogor.

Gempa yang terjadi pukul 07.30 WIB ini dirasakan oleh warga di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Depok, Sukabumi, dan sebagian Jakarta Selatan. Laporan dari masyarakat menyebutkan getaran berlangsung selama 3-5 detik dengan intensitas ringan hingga sedang.

“Tiba-tiba rumah bergetar, lemari goyang, tapi tidak sampai ada barang yang jatuh,” ujar Andi, warga Bogor Selatan. Beberapa warganet juga membagikan pengalaman mereka di media sosial, menyatakan bahwa gempa terasa cukup jelas meski durasinya singkat.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG menyatakan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal. “Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada terhadap potensi gempa susulan,” imbuhnya.

BMKG juga menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami mengingat kekuatannya yang relatif kecil dan lokasinya yang berada di darat.

Gempa Berkekuatan 4,1 Magnitudo Guncang Bogor

Baca juga; Dokter PPDS Unpad Perkosa Anak Pasien

Reaksi Warga Saat Terjadi Guncangan

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut bahwa gempa ini termasuk dalam kategori tektonik dan tidak berpotensi tsunami.

“Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar lokal. Meskipun skalanya sedang, getarannya cukup terasa karena kedalamannya dangkal,” jelas Daryono melalui keterangan resmi.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu atau informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu pantau informasi resmi melalui kanal BMKG dan lembaga pemerintah terkait.

Bagi warga yang tinggal di wilayah rawan gempa, disarankan untuk mengecek kembali jalur evakuasi dan memperhatikan kondisi bangunan tempat tinggal demi keselamatan bersama.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Jika terjadi gempa susulan, disarankan untuk melakukan langkah-langkah evakuasi sederhana seperti berlindung di bawah meja atau menjauhi bangunan yang berpotensi roboh.

Gempa bumi di wilayah Bogor bukanlah hal baru, mengingat daerah ini berada dekat dengan zona seismik aktif. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana perlu terus ditingkatkan.

Continue Reading

Nasional

Prabowo Susun RUU Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat

Published

on

Prabowo Susun RUU Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat

Kemajuanrakyat.co.id – Terlihat dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisikan Presiden Prabowo akan menyusun RUU untuk penjarakan pejabat penghina rakyat.

Unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram “warga_merdeka” pada Sabtu (22/03/2025) dimana kabar tersebut dibagikan dalam bentuk video.

Terdapat narasi yang dibagikan akun tersebut, berikut narasinya:

“PRABOWO AKAN MENYUSUN UU PEJABAT YANG HINA RAKYAT”

Hingga pada Minggu (30/03/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh 11 pengguna dan menuai komentar.

Prabowo Susun RUU Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat
Unggahan di Instagram mengenai Prabowo akan menyusun RUU untuk Penjarakan Pejabat yang Hina Rakyat

Baca juga; Rupiah Terus Melemah Terhadap Dolar Hingga Tembus Rp 17.200

Fakta dari RUU yang Akan Penjarakan Pejabat Penghina Rakyat

Hasil dari verifikasi yang ditemukan bahwa unggahan tersebut adalah keliru.

Diketahui bahwa, tidak ada RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dapat memenjarakan pejabat penghina rakyat.

Berdasarkan pemeriksaan pada 176 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2024-2029 di situs resmi DPR tidak ditemukan RUU tersebut.

Ada juga temuan bahwa suara yang ditemukan didalam unggahan video tersebut merupakan suara dari Najwa Shihab.

Akan tetapi tidak berkaitan dengan RUU pemidanaan pejabat yang menghina rakyat seperti yang diutarakan.

Isi suara tersebut diambil dari video di kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 28 Juni 2022.

Lewat video tersebut, justru Najwa mengkritik pasal penghinaan pejabat dalam KUHP yang menjadi sumber perdebatan kala itu.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan pernyataan perihal unggahan video tersebut.

Dirinya menyatakan belum mengetahui perihal tentang RUU tersebut.

“Saya belum tahu pemerintah menyusun undang-undang apa, karena kan saya ini buka di eksekutif, di legislatif. Namun jika pemerintah nanti mengirimkan usulan ke DPR, mungkin saya baru tahu,” kata Dasco.

Sedangkan dipihak lain, Koordinator Divisi Advokasi Parlemen Indonesia Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, mengatakan bahwa tidak ada pembahasan RUU yang bisa digunakan masyarakat untuk mempidanakan pejabat yang menghina mereka.

Selain itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan mengatakan pihaknya tidak melihat adanya RUU usulan pemerintah atau DPR mengenai pemidanaan terhadap pejabat yang menghina rakyat.

Continue Reading

Nasional

Tol Cisumdawu Gratis, Jusuf Hamka Tunggu Lampu Hijau Pemerintah

Published

on

Tol Cisumdawu Gratis, Jusuf Hamka Tunggu Lampu Hijau Pemerintah


Kemajuanrakyat.co.id – Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Jusuf Hamka mengusulkan agar tarif tol Cisumdawu gratis guna mendukung arus balik pemudik lebaran 2025.

“Saya sudah dihubungi oleh seseorang VVIP bahwa Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) menanyakan memungkinkan nggak untuk dikasih diskon tarif tol 30 persen, saya jawab bukan hanya memungkinkan tapi kenapa nggak dikasih gratis saja sekalian supaya bisa memperlancar,” ujar Jusuf Hamka saat dihubungi di Jakarta, Minggu (1/4/2025).

Menurutnya, meskipun semula ada permintaan untuk memberikan diskon tarif tol sebesar 30 persen.

Dirinya menilai akan lebih baik jika Tol Cisumdawu gratis agar para pemudik dapat kembali ke daerah asal mereka dengan lancar,” ujarnya.

Rencana ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang diperkirakan akan mencapai puncak pada H+5 Lebaran, dengan jumlah pergerakan pemudik yang sangat signifikan.

Tol Cisumdawu Gratis, Jusuf Hamka Tunggu Lampu Hijau Pemerintah
Jusuf Hamka siap gratiskan tarif tol Cisumdawu jika pemerintah setuju

Baca juga; Didit Prabowo Silaturahmi ke Rumah Megawati Saat Lebaran 2025

Tol Cisumdawu, yang menghubungkan Bandung dengan Bandara Kertajati, diharapkan dapat mempermudah perjalanan.

Mengingat panjangnya tol mencapai 61,75 km dan diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Bandung-Bandara Kertajati menjadi hanya sekitar satu jam.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Tol Cisumdawu juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas di Jabar.

Dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini melibatkan investasi konstruksi sebesar Rp5,5 triliun dan terbagi dalam enam seksi pembangunan.

Selain itu, Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi juga menanggapi adanya lonjakan arus balik yang diprediksi akan terjadi pada H+3 hingga H+5 lebaran diperkirakan akan ada 31,4 juta orang.

Kementerian Perhubungan, bersama dengan kementerian terkait, telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi lonjakan ini, termasuk kemungkinan pemberian diskon tarif tol sebagai bagian dari upaya meratakan distribusi arus balik.

Rencana tersebut merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi jutaan pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Selain itu juga sekaligus untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatur arus balik secara efisien pada lebaran mendatang.

Continue Reading

Trending