Politik
Prabowo Teken UU, Nomenklatur DKI Jakarta Menjadi DKJ
Kemajuanrakyat.co.id – Presiden Prabowo teken UU mengenai nomenklatur dimana Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024.
Nomenklatur untuk gubernur dan pejabat lain di Jakarta akan berganti, yang sebelumnya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Prabowo teken UU no 151. yang merevisi UU DKJ tertanggal 30 November 2024. Salinan beleid ini bisa di lihat di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Sekretariat Negara pada Sabtu, 7 Desember 2024.
“Perpindahan ibu kota negara yang harus menunggu penetapan Keputusan Presiden memengaruhi perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menjadi melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” tulis salah satu pertimbangan UU DKJ terbaru.

Baca juga; Natal Tiberias 2024, Lautan Manusia di Stadion GBK Senayan
Pertama kali UU DKJ terlebih dahulu disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat Paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Empat pasal ditambahkan atas usulan DPR.
Dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 69 anggota yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi setiap partai.
Dimana pada saat itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta persetujuan pengesahan RUU DKJ menjadi UU, namun pada saat pengesahan, Fraksi PKS menolak terhadap pengesahan RUU DKJ.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan yang kemudian diikuti jawaban setuju dari anggota DPR.
Pada intinya, penambahan empat pasal pada RUU DKJ mengatur soal perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dan dilantik hasil Pemilu 2024. Pasal lainnya akan mengubah nomenklatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota jika infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah terbangun dengan baik.
Dikabarkan juga, proses pembangunan infrastruktur tersebut tentunya akan memakan waktu beberapa tahun.
Berita
Jokowi dukung Gibran Hadapi Usulan Pemakzulan

Kemajuanrakyat.co.id – Jokowi Gibran kembali menjadi sorotan setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke DPR dan MPR RI pada 2 Juni 2025. Menanggapi hal ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo—yang akrab disebut “Jokowi Gibran”—menyatakan bahwa langkah tersebut adalah bagian wajar dari dinamika demokrasi dan menegaskan akan menghormati proses konstitusional yang berlaku.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini Turun Rp25.000 Jadi Rp1.904.000
Latar Belakang Surat Usulan Pemakzulan
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyusun delapan poin alasan yang kemudian difokuskan pada usulan pemakzulan Wapres Gibran. Mereka merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta konflik kepentingan dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman nasional.kompas.com. Surat ditandatangani oleh empat purnawirawan bintang empat, termasuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Laksamana (Purn) Hanafie Asnan.
Pernyataan Jokowi
Dalam rekaman video singkat yang diunggah malam 4 Juni 2025, Jokowi menyampaikan:
“Saya menghormati surat usulan ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi kita. Namun, mekanisme pemakzulan Wakil Presiden harus melalui MPR sesuai konstitusi. Semua pihak diharapkan menunggu proses konstitusional berjalan.” detik.com
Video tersebut memperoleh lebih dari 400 ribu penayangan dalam 12 jam pertama, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap sikap sang mantan presiden.
Tahapan Proses di DPR dan MPR
Setelah diterima Sekretariat Jenderal DPR, surat usulan akan diverifikasi stempel dan keaslian dokumen oleh biro hukum DPR. Bila dinyatakan valid, DPR akan memutuskan apakah akan meneruskan ke MPR. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan:
“MPR hanya bisa membahas pemakzulan setelah mendapat usulan resmi dari DPR. Hingga kini, kami belum menerima dokumen final.”
Reaksi Parlemen dan Partai Politik
- PDIP: Sekjen Hasto Kristiyanto menilai usulan itu tidak akan mengganggu roda pemerintahan. “Proses harus dilanjutkan secara hukum, tanpa tekanan politik,” ujarnya.
- Gerindra: Fraksi mendesak DPR segera memeriksa isi surat. “Jangan tunda, demi transparansi,” ujar Wakil Ketua Fraksi.
- Golkar & PKB: Mengajak semua pihak menahan diri dan menghormati prosedur konstitusional.
Fakta & Spektrum Opini Publik
Survei cepat LSI Indonesia (5 Juni 2025) menunjukkan 52 % responden menilai usulan purnawirawan TNI itu wajar, sedangkan 28 % menganggap langkah ini berlebihan. Sebanyak 20 % menyatakan belum cukup informasi untuk menilai.
Implikasi Konstitusional
Pakar hukum tata negara Dr. Agus Santoso (Universitas Airlangga) menjelaskan:
“Pemakzulan Wakil Presiden memerlukan suara 2/3 anggota MPR. Prosedur panjang ini menegaskan bahwa fungsi check and balance dijalankan, bukan sekadar instrumen politik.”
Jejak Karier Gibran sebagai Wapres
Dilantik 20 Oktober 2024, Gibran berfokus pada program UMKM digitalisasi, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi desa. Sejumlah kebijakan mendapat apresiasi, seperti e-sertifikat tanah desa digital dan insentif startup lokal. Namun proyek infrastruktur di Jawa Tengah sempat kritis mengalami pembengkakan anggaran, yang menjadi salah satu sorotan purnawirawan.
Politik
Bill Gates Kunjungi Indonesia Hingga Bawa Agenda

Kemajuanrakyat.co.id – Pendiri Microsoft, Bill Gates kunjungi Indonesia, Rabu (7/5/2025). Sesampainya di Indonesia, Bill Gates langsung menuju Istana Merdeka dan tiba sekitar pukul 08.15 WIB.
Bill Gates datang dengan mobil tanpa iring-iringan. Diketahui kedatangan Bill Gates langsung disambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Terlihat mereka saling berjabat tangan dan melempar senyuman hangat satu sama lain.
Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajarannya kepada konglomerat dan filantropis asal Amerika Serikat itu.
Beberapa diantaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menkomdigi Meutya Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menlu Sugiono.
Usai itu, terlihat Prabowo dan Bill Gates masuk kedalam ruangan kredensial untuk melakukan sesi foto bersama.

Baca juga; Pindai Iris Mata WorldID Bisa Dapat Uang Namun Beresiko
Agenda Bill Gates Kunjungi Indonesia, Meninjau MBG
Dikabarkan juga bahwa, Prabowo beserta Bill Gates meninjau penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur Rabu (7/5/2025).
Terlihat Prabowo bersama Bill Gates tiba di SDN Jati 03 sekitar pukul 10.27 WIB.
“Pak Prabowo, Prabowo, Prabowo,” teriak para siswa saat kedatangan Prabowo.
Lantas Prabowo pun melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah atas siswa yang berada di lantai 2 dan 3.
Selanjutnya, Prabowo juga berbincang santai dengan Bill Gates saat memasuki area sekolah.
Di area sekolah, Prabowo terlebih dahulu mengajak Bill Gates melihat tumpukan tempat makan MBG yang akan dibagikan untuk siswa.
Buntut dari kunjungan Prabowo dan Bill Gates ke SDN Jati 03 merupakan dukungan dan memberikan penghargaan atas program Makan Bergizi Gratis dari Bill Gates.
Prabowo menyampaikan, Bill Gates ingin membantu Indonesia dalam program Makan Bergizi Gratis ini.
Selain itu juga, Prabowo mengungkapkan bantuan dana hibah dari pendiri Microsoft Bill Gates kepada Indonesia mencapai USD 159 juta atau setara Rp 2,6 triliun.
Kemudian, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tempat uji coba vaksin tuberkolosis atau vaksin TBC yang dikembangkan Bill Gates.
“Beliau sedang kembangkan vaksin TBC, untuk dunia, Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan pengembangan vaksin ini positif karena TBC telah menelan korban jiwa hampir 100.000 setiap tahun .
Sehingga Prabowo menyambut positif komitmen Bill Gates untuk membantu Indonesia di bidang vaksinasi.
Politik
Ganti Wapres Gibran, Tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI

Kemajuanrakyat.co.id – Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sebuah sikap yang mengejutkan yang berisi delapan tuntutan penting dimana salah satunya adalah ganti Wapres Gibran.
Usulan ganti Wapres Gibran beserta dengan tuntutan lainnya telah ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari tiga matra TNI, mulai dari jenderal hingga kolonel.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran langsung di kanal Youtube milik Refly Harun, yang menampilkan dokumentasi kegiatan serta dokumen resmi tuntutan.
Uniknya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
Selain itu, Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut.

Baca juga; Paus Fransiskus Wafat di Usia 88 Tahun Usai Paskah
Waketum PSI Respon Tuntutan Ganti Wapres Gibran
Selaku Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman merespons tuntutan Forum Purnawirawan TNI tersebut.
Andy menegaskan tuntutan untuk mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan publik.
“Mandat rakyat, melalui pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” kata Andy.
“Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat,” sambung Andy.
Andy juga menuturkan, jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depannya.
“Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka.
MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru,” lanjut Andy.
Menurut Andy, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketentraman masyarakat.
“Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek.
Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat,” kata Andy.
Sebelumnya Mantan Komandan Korps Marinir TNI Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharto menyatakan, sikap pihaknya terhadap program-program pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.
Kata dia, para Purnawirawan TNI sejatinya mendukung seluruh program Prabowo yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan
-
Lifestyle8 months ago
Roy Suryo Dalang Dibalik Fufufafa, TikToker Intan Srinita Bongkar Kebenaran
-
Entertainment10 months ago
Heboh Video 7 Menit, Teguh Suwandi Collab Dengan Msbreewc di Hotel
-
Hukrim10 months ago
Penjajahan PT MSAM Di Lahan Masyarakat Pulau Laut Tengah Kotabaru Harus Diusir
-
Hukrim10 months ago
PT MSAM Joint PT Inhutani II Membabat Habis Makam Pejuang 45
-
Hukrim10 months ago
Masyarakat Pulau Laut Berharap Bupati dan DPRD Kotabaru Mengusir “Penjajah”
-
Hukrim10 months ago
PT MSAM Mengukur Lahan Masyarakat Untuk Membuat Sertifikat Global
-
Hukrim10 months ago
Sunan Bi’ek Haulan Yang Ke 20 Tahun Dirayakan Di Desa Mekarpura Pulau Laut Tengah
-
Selebriti6 months ago
Fico Fachriza, Adik Ananta Rispo Pinjam Uang ke Sejumlah Artis