Connect with us

Politik

Rayakan HUT ke-23 Partai Demokrat, SBY Pesankan Etika dan Solidaritas Kader

Published

on

Kemajuanrakyat.co.id – Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir di HUT ke-23 Partai Demokrat. Kehadiran SBY juga disambut oleh para kader.

Tidak hanya itu saja, kehadiran SBY juga disambut oleh Ketum Partai Demokrat yang tidak lain tidak bukan juga merupakan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rayakan HUT ke-23 Partai Demokrat SBY Pesankan Etika dan Solidaritas Kader
Tradisi potong tumpeng meriahkan HUT ke-23 Partai & HUT SBY ke-75

Di DPP Partai Demokrat yang berlokasi di jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024), SBY datang pukul 10.47 WIB.

Selain itu, sejumlah pengurus DPP Partai juga turut hadir seperti Sekjen Teukung Riefky Harsa, Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan juga turut menyambut kedatangan SBY.

Acara HUT Partai yang ke-23 juga bertepatan dengan HUT SBY yang ke-75 dihari yang sama. Diketahui juga, acara HUT tersebut diselenggarakan secara sederhana.

“Salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bapak SBY, pernah menjadi Presiden RI selama 10 tahun. Beliau memang mengatakan, ini saatnya generasi penerus yang benar-benar memimpin dan mengawal perjuangan partai,” kata AHY dalam sambutannya.

Rayakan HUT ke-23 Partai Demokrat SBY Pesankan Etika dan Solidaritas Kader
SBY menghadiri acara HUT ke-23 Partai Demokrat

Baca juga; Jessica Wongso Bebas dan Ajukan PK, Kejagung Bakal “Lawan”

“Tentunya Bapak SBY akan terus mengayomi dan mengawal perjuangan generasi baru Partai Demokrat ke depannya. Perjalanan selanjutnya kita akan mengarah ke tujuan yang lebih baik,” ungkap AHY yang disambut tepuk tangan peserta acara.

Sementara itu, pada kesempatannya SBY juga menceritakan nostalgianya tentang kondisi kantor DPP Partai, SBY mengaku lupa dengan seluk-beluk dari kantor partai yang telah didirikannya itu.

“Memang sejak lima tahun yang lalu, ketika kepemimpinan Partai beralih ke tokoh dan kader yang lebih muda, saya belum pernah ke sini lagi. Ini membuktikan bahwa ketika saya mengatakan bahwa saya sendiri sekarang tidak lagi menangani politik sehari-hari,” ucap SBY.

Pada penghujung amanatnya, SBY berpesan untuk melakukan pengawalan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subiato sebagai bentuk dari etika politik. Setelah itu, partai Demokrat harus mendukung penuh kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sendiri kerap berbincang-bincang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, beliau punya idealisme dan agenda yang sangat jelas. Ini makin membulatkan tekad Partai untuk menyukseskan kepemimpinan Presiden RI mendatang dan pemerintahannya,” kata SBY mengakhiri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Prabowo Teken UU, Nomenklatur DKI Jakarta Menjadi DKJ

Published

on


Kemajuanrakyat.co.id – Presiden Prabowo teken UU mengenai nomenklatur dimana Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024.

Nomenklatur untuk gubernur dan pejabat lain di Jakarta akan berganti, yang sebelumnya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Prabowo teken UU no 151. yang merevisi UU DKJ tertanggal 30 November 2024. Salinan beleid ini bisa di lihat di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Sekretariat Negara pada Sabtu, 7 Desember 2024.

“Perpindahan ibu kota negara yang harus menunggu penetapan Keputusan Presiden memengaruhi perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menjadi melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” tulis salah satu pertimbangan UU DKJ terbaru.

Prabowo Teken UU, Nomenklatur DKI Jakarta Menjadi DKJ
Presiden Prabowo teken UU revisi DKJ pada 30 November 2024

Baca juga; Natal Tiberias 2024, Lautan Manusia di Stadion GBK Senayan

Pertama kali UU DKJ terlebih dahulu disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat Paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Empat pasal ditambahkan atas usulan DPR.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 69 anggota yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi setiap partai.

Dimana pada saat itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta persetujuan pengesahan RUU DKJ menjadi UU, namun pada saat pengesahan, Fraksi PKS menolak terhadap pengesahan RUU DKJ.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan yang kemudian diikuti jawaban setuju dari anggota DPR.

Pada intinya, penambahan empat pasal pada RUU DKJ mengatur soal perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dan dilantik hasil Pemilu 2024. Pasal lainnya akan mengubah nomenklatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota jika infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah terbangun dengan baik.

Dikabarkan juga, proses pembangunan infrastruktur tersebut tentunya akan memakan waktu beberapa tahun.

Continue Reading

Politik

Effendi Simbolon, Dipecat PDIP Kareng Dukung Ridwan Kamil dan Condong ke Prabowo

Published

on

Kemajuanrakyat.co.id – Effendi Simbolon merupakan kader PDIP selama dua puluh tahun, kini diketahui telah dipecat dari partai yang dikenal dengan lambang banteng tersebut.

Pemecatan ini menandai berakhirnya karir politiknya di partai yang telah bersamanya sejak tahun 2004.

Effendi Simbolon, Dipecat PDIP Kareng Dukung Ridwan Kamil dan Condong ke Prabowo
Effendi Simbolon mengundang Prabowo ke acara rakernas marga simbolon

Namun pemecatan tersebut tentu tidak muncul secara tiba-tiba, dimana beberapa tahun terakhir diketahui ia penuh dengan kontroversi.

Keputusan pemecatan tersebut disampaikan secara resmi oleh DPP PDIP melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Isi didalam dokumen tersebut, Effendi dinyatakan telah melanggar kode etik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Diketahui ada beberapa pandangan yang muncul, yang mempertanyakan tindakan Effendi dalam mendukung Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto di tengah sikap resmi PDIP.

Effendi Simbolon, Dipecat PDIP Kareng Dukung Ridwan Kamil dan Condong ke Prabowo
Effendi Simbolon tampak menghadiri agenda pertemuan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono

Baca juga; Reuni Akbar 212: Rizieq Shihab Hadir, Turut Undang Prabowo

Diketahui bahwa kontroversi Effendi Simbolon bermula pada bulan Juli 2023, dimana cukup menarik perhatian publik karena mengundang Prabowo Subianto untuk hadir di acara Rakernas Marga Simbolon.

Tindakan ini dianggap bertentangan dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden.

Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP menegaskan bahwa semua kader partai wajib mendukung keputusan yang diambil demi menjaga disiplin sebuah organisasi.

Perihal mengundang Prabowo di acara rakernas, Effendi Simbolon menjelaskan bahwa undangan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Djarot Saiful Hidayat, membenarkan ihwal warkat pemecatan terhadap Effendi tersebut.

“Dipecat sebagai anggota partai karena melanggar kode etik dan disiplin partai, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai,” kata Djarot melalui pesan singkat, Sabtu, 30 November 2024.

Namun demikian, Djarot belum menjelaskan rincian ihwal pelanggaran seperti apa yang dilakukan Effendi terhadapa PDIP.

Ketika ditanya apakah alasan pemecatan tersebut dikarenakan ada aktivitas Effendi yang hadir pada agenda kampanye Ridwan Kamil-Suswono beberapa waktu lalu, Djarot pun menjawab singkat.

“Benar,” ujar Djarot.”

Sesuai dengan alasan pemecatan tersebut, diketahui bahwa pada 18 November 2024, Effendi Simbolon tampak mengikuti agenda pertemuan calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil, dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menyebut, semua orang tentu mengetahui latar belakang dan alasan mengapa Effendi mendukungnya.

“Beliau dari partai mana, kita semua tahu kan. Nah, itulah contoh demokrasi hari ini,” kata Ridwan.

Diketahui bahwa, pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta, PDIP mengusung duet Pramono Anung dan Rano Karno.

Continue Reading

Politik

Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Kapan dan di Mana?

Published

on

Kemajuanrakyat.co.id – Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati semakin santer dinantikan. Tidak heran sebab tidak lebih satu bulan lagi, presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik resmi sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah pemimpin tertinggi partai pemenang Pemilu 2024.

Terdengar rencana pertemuan Prabowo dan Megawati setelah penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Kapan dan di Mana
Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati

Baca juga; Viral, Link Video Syur Guru dan Murid Gorontalo 7 Menit 34 Detik

Rencana pertemuan kedua tokoh juga dinilai penting karena hanya tersisa PDIP yang kini belum menyatakan sikap, apakah akan bergabung didalam kabinet Prabowo atau berperan sebagai oposisi nantinya.

Isu pertemuan Prabowo dan Megawati juga di sampaikan langsung oleh jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Kapan dan di Mana

Disisi lain, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, pertemuan bisa dilakukan dimana saja.

Ia juga menyebutkan, keduanya juga belum berjumpa bukan karena belum menemukan kesepakatan soal lokasi pertemuan.

“Tempatnya enggak menjadi kendala, tempat pasti asyik-asyik saja dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak keberatan nantinya tempatnya di mana,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Diketahui bahwa saat ini, PDI-P masih fokus untuk persiapan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet, karena kami masih fokus dengan pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober,” ucap dia.

Terakhir, Puan meminta masyarakat menunggu keputusan dari PDI-P.

Hal itu disampaikan ketika ditanya oleh awak media kemungkinan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan masuk dalam kabinet mendatang.

Budi Gunawan diketahui memiliki kedekatan dengan PDI-P dan termasuk orang dekat Megawati.

Selain itu, Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai rencana pertemuan antara Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bakal merugikan keduanya.

Feri menyebutkan, Prabowo akan dirugikan karena jika PDIP benar-benar bergabung, maka pemerintahan Prabowo bakal tidak memiliki oposisi.

“Presiden terpilih membutuhkan sparing partner. Dan itu harus ada partai di luar pemerintahan agar kerja-kerja kabinet betul-betul maksimal,” katanya.

Sementara kerugian yang bakal di terima Megawati adalah, PDIP kemungkinan tidak akan menjadi pilihan publik di Pilpres 2029 mendatang, jika bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Continue Reading

Trending