Connect with us

Berita

Gelombang Besar: Prancis Akui Palestina & Imbas Global

Published

on

Bendera Prancis dan Palestina berkibar berdampingan di depan markas PBB, diapit jabat tangan diplomat—momen simbolis “Prancis Akui Palestina”.

Kemajuan Rakyat Pada 25 Juli 2025, Presiden Emmanuel Macron resmi menyatakan bahwa Prancis Akui Palestina dan akan memformalkannya di Sidang Umum PBB September mendatang. Paris—anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara G7 pertama yang mengambil langkah ini—menggeser jarum diplomasi Timur Tengah secara dramatis. Sejurus kemudian, Israel mengecam “hadiah bagi teror”, Washington menyebutnya “kontraproduktif”, sedangkan ibu kota‑ibu kota Arab memuji “tonggak sejarah”. Presiden AS Donald Trump menepisnya sambil berkata, “It doesn’t carry weight.”


Konstelasi Geopolitik Pasca Keputusan Berani Prancis Akui Palestina di PBB

Pengakuan Paris bukan sekadar simbol. Posisi Prancis sebagai kekuatan nuklir, veto holder PBB, dan jangkar kebijakan Uni Eropa menjadikan deklarasi ini katalis legitimasi. Macron beralasan perang Gaza “tak bisa dibiarkan berlarut” dan menegaskan “damai dua negara adalah satu‑satunya jalan realistis” .

Israel bereaksi keras; Menteri Luar Negerinya menyebut keputusan itu “menyerah kepada Hamas”. Amerika Serikat—melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio—menilai langkah Prancis “slap in the face” bagi korban 7 Oktober. Namun survei IFOP terbaru menunjukkan 58% warga Prancis mendukung pengakuan Palestina, naik 12 poin sejak 2023.

Pengamat The Economist melihat keputusan “mengubah keseimbangan Barat” dan dapat memicu gelombang pengakuan baru di London atau Berlin jika tekanan domestik meningkat. Keputusan Paris juga memaksa Uni Eropa menyusun ulang Blueprint Kerangka Keamanan Timur Tengah agar selaras dengan realitas dua negara.


Daftar Negara Pendukung dan Penentang Setelah Prancis Akui Palestina Resmi Secara Global

Lebih dari 140 anggota PBB telah mengakui Palestina sejak 1988. Gelombang termutakhir datang dari Eropa: Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia. Dengan Prancis Akui Palestina, jumlah ini kini mencakup lima ibu kota Eropa Barat.

Kawasan Negara Kunci & Tahun Pengakuan
Eropa Barat & Utara Irlandia (2023), Norwegia (2024), Spanyol (2024), Slovenia (2025), Prancis (2025)
Asia Indonesia (1988), India (1988), Tiongkok (1988), Jepang (2024)
Afrika Mesir (1988), Afrika Selatan (1995), Nigeria (2014)
Amerika Latin Brasil (2010), Argentina (2010), Chili (2011)

Kini sorotan beralih ke Downing Street dan Kanzleramt. The Guardian mencatat PM Keir Starmer dihimpit fraksi Partai Buruh yang menuntut langkah serupa, sementara Berlin khawatir hubungan trans‑Atlantik retak jika mengikuti jejak Paris.

Di Timur Tengah, Arab Saudi dan UEA menyebut keputusan Prancis “dorongan penting” bagi rekonstruksi Gaza, sedangkan Iran menyambut “awal isolasi Israel di Barat”. Otoritas Palestina berharap pengakuan baru ini mendongkrak dukungan finansial—terutama paket USD 15 miliar yang digagas Prancis untuk infrastruktur Gaza‑Tepi Barat.


Trump, Washington, dan Skema Damai Dua Negara di Tengah Sorotan

Donald Trump, di Glasgow untuk konferensi bisnis, menanggapi datar: “Macron’s statement doesn’t carry weight.” Pernyataan itu kontras dengan kecaman tajam Marco Rubio yang menyebut langkah Paris “reckless propaganda for Hamas”. Gedung Putih menyuarakan keberatan serupa namun menjaga nada diplomatis agar aliansi NATO tak terguncang.

Trump, yang membangun citra pro‑Israel sejak 2016, menjadikan pengakuan Prancis sebagai bukti bahwa “Eropa tak paham realitas keamanan Israel.” Ia menegaskan kembali dukungan untuk Yerusalem “tanpa kompromi” dan menyindir Macron “lebih sibuk cari sorotan”.

Sementara itu, laporan Axios menegaskan Departemen Keuangan AS tengah menyiapkan kemungkinan pemotongan pendanaan PBB jika keanggotaan penuh Palestina diupayakan lewat jalur Prancis. Para senator Partai Republik juga menggulirkan resolusi untuk menahan bantuan militer ke negara mana pun yang “menghargai teror Hamas dengan pengakuan sepihak”—resolusi yang, ironisnya, bisa memicu jurang baru antara Capitol Hill dan Paris.


Tantangan Lapangan serta Peluang Investasi Pasca Gelombang Pengakuan Baru

Pengakuan de jure tidak otomatis mengubah status blokade Gaza atau ekspansi permukiman Tepi Barat. Paris menyiapkan September Initiative yang mencakup:

  1. Moratorium permukiman Israel selama negosiasi 24 bulan.

  2. Demiliterisasi Hamas dan penyerahan kendali sipil kepada Otoritas Palestina.

  3. Koridor Keamanan Yordan Valley di bawah mandat PBB.

  4. Dana Rekonstruksi USD 15 miliar—gabungan G20, Bank Dunia, dan negara Teluk.

Israel menolak moratorium, menilai “ancaman terhadap warga sipil Yahudi”. Tanpa jaminan keamanan Israel, analis menilai paket itu bisa tersandung. Namun, sektor swasta mulai menatap peluang: perusahaan konstruksi Prancis, Jerman, dan Qatar sudah memantau tender infrastruktur air di Gaza jika gencatan tercapai.

Dari sisi politik, peluang terbesar terletak pada penguatan legitimasi diplomatik Palestina. Dengan Prancis Akui Palestina, Otoritas Palestina bisa mengakses lebih banyak fasilitas pinjaman pembangunan hijau UE, mempercepat digitalisasi administrasi, sekaligus membuka jalur investasi energi surya di gurun Negev bagian selatan—area yang butuh konsensus trilateral Israel‑Mesir‑Palestina.

Wajib Tahu:

  • Paris akan meratifikasi pengakuan di UNGA September; Armenia dan Portugal disebut siap mengikuti.

  • Sekitar 150 dari 193 anggota PBB kini mengakui Palestina—lonjakan legitimasi 80%.

  • Komentar Trump: “Macron’s move doesn’t carry weight”—mencerminkan garis keras pro‑Israel di Partai Republik.


Keputusan Prancis Akui Palestina mungkin belum menembus blokade Gaza esok pagi, tetapi ia menggores fondasi status quo Barat. Apa pun hasilnya, bola kini bergerak: apakah London, Berlin, atau Ottawa berani melangkah, ataukah peta berhenti di Paris. Satu hal jelas, arena diplomasi Timur Tengah tidak akan lagi sama—dan pertanyaan terbesar kini mengarah ke Washington: mempertahankan veto, atau merumuskan ulang strategi damai sebelum peluang historis ini menguap.

Sumber: CBS News

Continue Reading

Berita

Situasi Genting di Perbatasan Thailand Kamboja 2025

Published

on

Kemajuan Rakyat Lonjakan eskalasi di perbatasan Thailand Kamboja sejak akhir Juli 2025 mengubah jalur darat strategis Asia Tenggara menjadi zona konflik aktif. Baku‑tembak artileri di setidaknya selusin titik—dari Oddar Meanchey hingga Sa Kaeo—menelan 32 korban jiwa dan melukai lebih dari 130 orang. Pemerintah Thailand kini menerapkan hukum perang di delapan distrik, sementara Phnom Penh mengevakuasi ribuan penduduk desa‑desa bukit Dangrek. Ketegangan ini memukul arus perdagangan yang biasanya mencapai USD 8 miliar per tahun, memicu inflasi pangan, dan menguji soliditas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.


Fakta Terkini di Garis Api

Brigade Infanteri 2 Thailand, didukung lebih dari 1 800 personel Thahan Phran, dikerahkan ke sepanjang tebing Dangrek. Sebagai penyeimbang, Kamboja menempatkan Divisi 9 di bawah Letjen Mao Sophan serta barisan peluncur roket BM‑21 Grad sekitar 15 kilometer dari kompleks Candi Preah Vihear. Pertukaran tembakan artileri 155 mm dan roket 122 mm menjadikan krisis kali ini yang paling intens sejak 2011.

Data pemantauan satelit menyebut sedikitnya 12 zona baku‑tembak aktif di sepanjang 817 kilometer garis demarkasi. Titik koordinat sengketa 503–504, berupa bukit kapur sarat hutan lebat, menjadi episentrum klaim tumpang‑tindih. Organisasi HAM lokal melaporkan penggunaan munisi klaster di sekitar Preah Vihear; Bangkok membantah, namun UNESCO melayangkan protes resmi karena pecahan peluru mendarat kurang dari satu kilometer dari situs warisan dunia tersebut.

Sinyal bahaya juga muncul di udara. Drone pengintai kedua negara terbang rendah di atas jalur logistik Aranyaprathet–Poipet, memicu jeda operasi bandara militer di Korat dan Siem Reap. Bagi warga yang tinggal di radius 20 kilometer, dentuman meriam kini menjadi latar suara sehari‑hari, menggantikan alunan musik pasar lintas‑batas yang biasanya ramai.


Ekonomi dan Migrasi Terhantam

Penutupan sebagian besar pos Aranyaprathet–Poipet, Chong Sa Ngam, dan O’Smach mengecilkan volume truk logistik hampir 40% dalam seminggu. Pasar Rong Kluea di Sa Kaeo—magnet belanja yang biasa menerima 10.000 pengunjung per hari—kehilangan omzet THB 150 juta setiap harinya. Sementara di sisi Kamboja, gudang gabah di Banteay Meanchey menumpuk 50.000 ton beras yang tak dapat diekspor ke Thailand.

Dampak meluas ke kantong pekerja migran. Sekitar 30.000 buruh Kamboja di pabrik elektronik Chachoengsao terancam terpisah dari keluarga karena jalur pulang kampung tertutup. Kurs Riel merosot 1,8% terhadap Baht, sedangkan harga beras lokal naik 6% akibat rantai pasok terputus. Di desa pegunungan, pemilik kios kelangkaan LPG; mereka beralih memakai kayu bakar, memicu kerusakan hutan lebih lanjut.

Gelombang pengungsian juga tak terelakkan. Badan penanggulangan bencana Thailand mencatat 138.000 warga mengungsi ke pusat evakuasi Sa Kaeo dan Surin, sementara Kamboja memindahkan 30.000 penduduk ke kamp darurat di Preah Vihear. Sekolah menjadi tempat tidur susun; guru mengajar melalui radio masyarakat agar anak‑anak tidak ketinggalan semester. Layanan telemedis dan dapur umum lintas‑negara kini menjadi urat nadi kemanusiaan di perbatasan Thailand Kamboja.


Diplomasi ASEAN di Ujung Tanduk

ASEAN menghadapi dilema klasik: non‑intervensi versus kebutuhan stabilitas. Malaysia, selaku ketua blok tahun ini, memprakarsai shuttle diplomacy tiga tahap—gencatan, penarikan senjata berat, dan pemetaan ulang perbatasan dengan foto satelit. Namun Bangkok bersikukuh menyelesaikan masalah secara bilateral; sebaliknya, Phnom Penh mengancam membawa sengketa ke Mahkamah Internasional.

Dari luar kawasan, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Jepang menawarkan dana USD 50 juta untuk rekonstruksi pascakonflik, sementara Singapura berniat membangun sistem hotline militer‑ke‑militer guna mencegah salah identifikasi target. Pengamat ISEAS menilai, krisis di perbatasan Thailand Kamboja adalah barometer kredibilitas ASEAN pasca‑Myanmar; kegagalan menengahi bisa menggoyang keyakinan investor terhadap Asia Tenggara.

Pada tataran domestik, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menggelar rapat keamanan nasional dan menegaskan “tidak akan tunduk pada provokasi”, tetapi tetap membuka jalur negosiasi. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet—dengan dukungan mantan PM Hun Sen sebagai penasihat—menginstruksikan tentara menahan diri kecuali diserang. Sementara itu, parlemen kedua negara secara mengejutkan kompak menyetujui anggaran tambahan militer, menandakan konflik belum akan surut dalam hitungan hari.


Panduan Melintas Perbatasan Thailand Kamboja secara Aman dan Legal

Meski situasi bergejolak, sebagian pos lintas masih beroperasi terbatas pukul 08.00–16.00. Kedutaan Besar RI di Bangkok dan Phnom Penh merekomendasikan jalur udara Bangkok–Siem Reap atau Phnom Penh–Chiang Mai bagi pelancong yang tidak mendesak. Jika perjalanan darat tak terhindarkan:

  1. Daftarkan Thai‑Chana Border Pass guna menerima peringatan real‑time pergerakan militer.

  2. Siapkan uang tunai Baht dan Riel—banyak ATM offline.

  3. Aktifkan asuransi perjalanan dengan cakupan risiko konflik bersenjata.

  4. Hormati radius aman 20 km dari garis demarkasi sesuai imbauan keamanan setempat.

  5. Bawa radio frekuensi pendek; sinyal seluler sering hilang di hutan Dangrek.

Maskapai berbiaya rendah menambah penerbangan pengganti; hotel perbatasan memberi diskon 60% tetapi umumnya non‑refundable jika situasi memburuk. Perlu diingat, surat jalan dari pejabat imigrasi belum menjamin kelancaran bila terjadi baku‑tembak mendadak.

Wajib Tahu:

  • Pos Aranyaprathet–Poipet buka terbatas pukul 08.00–16.00, pemeriksaan tiga lapis.

  • 32 orang tewas, 130‑an luka‑luka sejak 24 Juli 2025.

  • Kurs Riel melemah 1,8% terhadap Baht sejak eskalasi memuncak.


Kesimpulan

Krisis di perbatasan Thailand Kamboja lebih dari sekadar sengketa batas; ia menghantam ekonomi, pendidikan, hingga psikologi masyarakat dua bangsa. Jalur dagang vital terhenti, ribuan keluarga terpisah, dan harga pangan melonjak. Masa depan stabilitas Asia Tenggara kini bergantung pada kemauan politik Bangkok‑Phnom Penh dan ketangguhan ASEAN menengahi. Selagi meriam masih berbicara, peluang dialog tetap terbuka—tetapi waktu kian menipis untuk menghindari spiral konflik berkepanjangan.

Sumber: The Guardian

Continue Reading

Berita

Thailand vs Kamboja Meledak Pagi Ini: Kronologi, Korban, dan Jalan Keluar Diplomasi

Published

on

Kemajuan Rakyat (Thailand vs Kamboja) Ledakan mortir dan letusan senapan memecah pagi di garis sengketa Thailand–Kamboja. Kontak senjata di beberapa sektor—mulai sekitar kompleks candi Ta Muen Thom hingga area dekat Preah Vihear—menelan sedikitnya 9 hingga 11 korban sipil tewas dan belasan luka-luka, sementara kedua negara saling menuding pihak lawan sebagai pemicu. Thailand menutup seluruh pos lintas batas dan bahkan mengerahkan F‑16 untuk melakukan serangan udara “sesuai rencana operasi”. Kamboja menyebutnya agresi tak beralasan dan meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB.

Kronologi Serangan Pagi Ini Thailand vs Kamboja

Sekitar pukul 07.00 waktu setempat, tembakan pertama dilaporkan terjadi di sekitar Ta Muen Thom/Ta Moan Thom (Surin–Oddar Meanchey). Dalam hitungan jam, baku tembak merembet ke setidaknya enam lokasi sepanjang perbatasan. Militer Thailand menyatakan pasukan Kamboja lebih dulu menembak dan meluncurkan roket setelah menerbangkan drone; Kamboja membantah dan menegaskan hanya bertahan setelah wilayahnya ditembaki.

Penutupan perbatasan langsung diumumkan Bangkok. Ribuan warga di kedua sisi berlari mencari perlindungan, toko-toko tutup, dan arus perdagangan harian terhenti mendadak. Video dari lapangan memperlihatkan warga bersembunyi di bunker darurat.

Sebelum eskalasi hari ini, tensi sudah naik sejak Mei 2025 ketika seorang prajurit Kamboja tewas dan lima tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau. Kematian itu memicu tudingan soal pemasangan ranjau baru, yang disangkal Phnom Penh.

Dampak Langsung: Ekonomi Lintas Batas Lumpuh, Diplomasi Membeku

Keputusan Thailand menutup checkpoint membuat pedagang kecil dan sopir logistik kehilangan pendapatan harian. Maskapai Thai Airways menyiapkan skema evakuasi darurat bila situasi merembet ke pusat kota besar. Cambodia merespons dengan menarik duta besarnya dan mengusir diplomat Thailand, menambah degradasi hubungan yang sudah rapuh.

Di lapangan, korban sipil bertambah karena serangan menyasar (atau setidaknya mengenai) infrastruktur non-militer—rumah, jalan, hingga fasilitas medis menurut klaim Thailand. Kamboja menyebut dua provinsinya terkena bom. Kedua negara kini menambah pasukan cadangan, membangun pos sementara, dan menyiapkan tempat pengungsian.

Wajib Tahu:

  • Baku tembak terjadi di banyak titik, terutama sekitar Ta Muen Thom dan dekat Preah Vihear.

  • Thailand vs Kamboja: Thailand menutup perbatasan, Kamboja menuntut sidang DK PBB.

  • Korban sipil: laporan bervariasi 9–11 tewas, puluhan luka.

  • Thailand mengaku memakai “air power terhadap target militer”; Kamboja klaim hanya membalas.

Mengapa Konflik Sulit Reda? Sejarah, Peta Kolonial, dan Politik Dalam Negeri

Sengketa ini mengakar pada ambiguitas peta kolonial Prancis–Siam dan tafsir putusan Mahkamah Internasional soal Preah Vihear (1962, interpretasi 2013). Area sengketa 4,6 km² versi Thailand dianggap bagian integral wilayah Kamboja. Pada 2008–2011, konflik serupa menewaskan puluhan orang dan memaksa puluhan ribu mengungsi.

Di balik peta, ada kalkulasi politik domestik: nasionalisme kerap jadi “pelampiasan” saat pemerintah menghadapi tekanan internal. Thailand, misalnya, sedang dilanda turbulensi politik hingga penangguhan perdana menteri; Kamboja menahan hubungan ekonomi—termasuk menghentikan impor BBM dari Thailand bulan lalu—sebagai tekanan balik.

Faktor ekonomi juga signifikan: jalur logistik, potensi sumber daya hutan, dan valuasi wisata heritage. Setiap peluru yang ditembakkan bisa memutus ribuan transaksi kecil—bensin, sayur, suvenir—yang jadi nafas warga perbatasan.

Jalan Keluar: Deeskalasi Cepat, Peran ASEAN & Indonesia

ASEAN punya perangkat: Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan High Council untuk sengketa antarnegeri. Namun, prinsip non‑interference membuat mekanisme jarang dipakai. Indonesia, motor diplomasi kawasan, bisa mendorong: hotline militer permanen, zona demiliterisasi sementara di sekitar situs budaya, koridor kemanusiaan, dan audit peta bersama berbasis data geospasial modern.

Jika tidak, risiko jangka menengahnya jelas: proyek konektivitas Mekong tersendat, investor regional menahan modal, dan citra ASEAN sebagai kawasan stabil tercoreng. Langkah-langkah kecil—gencatan senjata lokal, pertukaran jenazah dan tawanan, verifikasi korban—harus dipercepat sebelum eskalasi meluas.

Sumber: The Guardian

Continue Reading

Berita

Piala Presiden 2025: Jadwal, Peserta Internasional, dan Format Hadiah Rp5 Miliar

Published

on

Kemajuanrakyat.co.id – Turnamen pramusim paling bergengsi di Tanah Air kembali hadir dengan wajah segar. Piala Presiden 2025 akan digelar 6–12 Juli, menampilkan empat klub Liga 1 ditambah dua undangan internasional—Port FC (Thailand) dan Oxford United (Inggris). Panitia menjanjikan hadiah total Rp5 miliar serta pengalaman pertandingan yang lebih intens karena memakai format single round robin di satu kota tuan rumah, Bandung.

Baca juga: Fenomena Straweberry Moon Terendah Sejak 2006 Siap Hiasi Langit Indonesia


Peserta Resmi Piala Presiden 2025 Dikonfirmasi Panitia

Steering Committee yang dipimpin Maruarar Sirait mengumumkan enam kontestan: Persib Bandung (juara Liga 1 2024/2025), Arema FC (juara bertahan turnamen tahun lalu), Dewa United (runner-up Liga 1), Liga Indonesia All-Stars U-23, serta tamu Port FC dan Oxford United. Kehadiran dua klub luar negeri diharap memperkaya taktik sekaligus menarik minat sponsor global.


Jadwal Lengkap Piala Presiden 6–12 Juli di Stadion GBLA

Panpel menjadwalkan dua laga per hari—sesi sore dan malam—agar klub punya recovery memadai. Partai pembuka 6 Juli mempertemukan Persib versus Oxford United, diikuti Arema FC kontra Port FC. Final digelar 12 Juli malam dengan seremoni penutupan yang menonjolkan kearifan lokal Sunda.


Format Baru dan Alasan Single Host City

Berbeda dari edisi 2022–2024 yang memakai empat grup di kota terpisah, edisi 2025 hanya menggunakan Bandung sebagai host city. Alasan utama: mengurangi biaya logistik, menjamin standar VAR di tiap laga, dan memudahkan penonton mengatur perjalanan. Setiap tim bermain sekali melawan semua lawan; dua terbaik ke final, peringkat 3 & 4 berebut tempat ketiga.


Hadiah Turnamen Piala Presiden Capai Rp5 Miliar

Juara menerima Rp3 miliar, runner-up Rp1 miliar, peringkat 3 mendapat Rp500 juta, sisanya dibagi sebagai appearance fee. Sponsor utama Bank Mandiri menambah bonus “Golden Talent” Rp250 juta bagi pemain U-23 terbaik. Total hadiah membuat Piala Presiden tetap jadi magnet sebelum Liga 1 bergulir.


Dampak Piala Presiden 2025 bagi Persiapan Liga 1

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai turnamen ini sebagai barometer skuad pascatransfer. Arema FC memanfaatkan laga internasional untuk menguji duet striker anyarnya. Analis Soccerway memprediksi intensitas pramusim lebih tinggi karena jadwal liga dipadatkan demi slot FIFA World Cup qualifiers.


Siaran Langsung Piala Presiden: Indosiar, Vidio, dan Teknologi VAR

Seluruh 11 pertandingan disiarkan langsung Indosiar dan live-stream Vidio; produksi memakai 12 kamera 4K. VAR tetap digunakan, bekerja sama dengan federasi dan operator. Penonton yang hadir di GBLA wajib membeli tiket digital melalui aplikasi Liga Indonesia.


Antusiasme Suporter & Proyeksi Ekonomi Bandung

Dinas Pariwisata Jawa Barat memperkirakan 40 ribu penonton tiap hari menambah potensi belanja wisata Rp70 miliar selama sepekan. Hotel di radius 3 km dari stadion sudah terisi 85 %, sementara UMKM kuliner menyiapkan gerai tematik di area fan zone.


Catatan Historis: Dari Joko Widodo Hingga Undangan Luar Negeri

Inisiatif 2015 oleh Presiden Joko Widodo bertujuan menjaga atmosfer sepak bola saat Liga 1 dihentikan. Kini, Piala Presiden berevolusi menjadi festival akbar mirip Emirates Cup atau Audi Cup. Edisi 2025 menandai momen kedua kehadiran klub asing setelah Sri Pahang (Malaysia) di 2019.


Rambu SEO: Mengapa Keyword Piala Presiden Penting di Dunia Digital

Selama sebulan terakhir, pencarian Google untuk “Piala Presiden” melonjak 320 % menurut Google Trends. Artikel pramusim dengan fokus kata kunci ini menempati posisi Top 3 SERP, menciptakan kesempatan brand exposure dan monetisasi iklan CPM tinggi.


Kesimpulan

Dengan jadwal definitif, komposisi tim internasional, dan hadiah spektakuler, Piala Presiden 2025 berpotensi menjadi pramusim terseru dalam sejarah Liga 1. Selain menguji kekuatan klub, turnamen ini juga mendongkrak ekonomi lokal, membuka peluang kolaborasi global, serta menghibur jutaan pencinta sepak bola Indonesia di layar kaca.

Pastikan Anda menonton laga pembuka Persib vs Oxford United pada 6 Juli, dan pantau terus update transfer serta statistik eksklusif hanya di kanal berita olahraga tepercaya.

Sumber: Tirto.id

Continue Reading

Trending

Exit mobile version